Derita Dua Bangsa Di Ranah Ibrahim

Banjarmasin Post, Jumat, 01 Oktober 2004 02:17

Oleh : A Fatih Syuhud

Palestina dan Irak, dua tanah leluhur yang memiliki kaitan historik, sangat erat dengan Nabi Ibrahim –Nenek moyang dari tiga agama langit yaitu Yahudi, Kristen dan Islam, bermigrasi dari Mesopotamia menuju yang sekarang disebut dengan Palestina 4.000 tahun lalu— berada dalam kondisi kacau balau.

Keduanya terbakar, menderita dari kekerasan dan terorisme yang ekstrim. Pasukan koalisi di Irak dan pasukan pertahanan Israel di Palestina, sedang berkompetisi satu sama lain dalam menimbulkan kerusakan maksimum atas perlawanan resistansi untuk kemerdekaan tanah mereka. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah kenyataan, tidak ada seorang pun dalam posisi pembuat kebijakan di kedua tempat itu memiliki ide sekecil apa pun tentang bagaimana harus menghentikan kekacauan dan kembali ke jalan damai serta memecahkan isu kompleks yang ada.
Di antara reruntuhan rumah yang dihancurkan di Jalur Gaza dan di kawasan lain di Palestina, terletak puing rencana perdamaian yang dikenal dengan road map (Peta
Jalan). Peta jalan merupakan satu-satunya harapan bagi Palestina, maka cukup pantas apabila mereka merasa frustrasi atas kematiannya. Akan tetapi, bagi Israel selalu terdapat banyak opsi dan sedikitnya warga Yahudi di Israel tidak akan meneteskan air mata atas runtuhnya proses damai yang memang tidak pernah eksis itu.

Ini bukan berarti, Rakyat Israel tidak menghendaki
perdamaian. Mereka ingin hidup dalam kondisi di mana
mereka tidak merasa ketakutan setiap kali menaiki bis
dan memasuki restoran.

Di sisi lain, Rakyat Palestina harus hidup dari satu
rancangan damai ke rancangan damai berikutnya. Dari
perdamaian Reagan, kesepakatan Oslo, perdamaian
Clinton, Peta Jalan damai-nya Bush, penarikan mundur
pasukan Israel dari Gaza (Gaza disengagement) sampai
usaha damai berikutnya, yang untuk itu mereka harus
menunggu terpilihnya presiden Amerika berikutnya.

Sementara Israel dan AS menyalahkan Palestina, karena
tidak mengimplementasikan kewajiban dalam berbagai
rancangan damai tersebut. Rencana penarikan mundur
Israel dari Gaza, merupakan kebijakan unilateral
pemerintah Israel. Implementasinya sama sekali tidak
terikat dengan apa pun yang dilakukan Palestina.

Karena pemerintahan AS di Washington saat ini
berkoordinasi dengan pemerintah Israel, memiliki
rencana demokratisasi Timur Tengah, maka pantas
disebut di sini bahwa pemerintah kedua negara ini
memiliki sebuah penafsiran demokrasinya sendiri. Di
Israel, rencana penarikan Israel dari Gaza diveto oleh
partai Likud, partainya Perdana Menteri Ariel Sharon.
Dari anggota Likud, hanya 40 persen yang setuju sedang
60 persen menolak.

Menlu AS Colin Powell, bahkan menyinggung asumsi ini
dalam jumpa persnya di Markas PBB beberapa minggu
lalu, menyusul pertemuan kelompok yang disebut
Quartet. Akan tetapi karena pandangan khusus tentang
demokrasi, Sharon memilih untuk meminta pendapat dari
dua persen Rakyat Israel. Tentunya akan lebih
demokratik apabila berkonsultasi dengan seluruh Rakyat
Israel.

Sharon menyatakan secara publik, motivasinya di balik
rancangan Gaza itu bukan sebagai langkah pertama
menuju implementasi Peta Jalan. Tetapi hanya
bertujuan, mengurangi teror dan menjamin keamanan
maksimum bagi warga Israel. Ia menambahkan, tujuannya
adalah ‘memberi pelajaran’ kepada Palestina dan
mengakhiri mimpi terbentuknya Negara Palestina.

Yasser Arafat tidak begitu gemilang dalam bernegosiasi
sebelum menyepakati perjanjian Oslo. Ia sebenarnya dan
semestinya dapat melakukan bargaining yang lebih baik.
Arafat telah mencoba hal itu ketika kesepakatan
pertama rampung untuk implementasi Oslo. Israel
menawarkan penarikan mundur hanya dari Gaza pada fase
pertama, tetapi Arafat bersikeras agar Israel menarik
mundur dari sedikitnya satu kota di Tepi Barat.
Inilah, bagaimana kesepakatan dicapai dalam soal Gaza
plus Jericho.

Tuntutan agar Arafat mengundurkan diri makin lama
semakin vokal. Arafat sebenarnya dapat memanej kawasan
yang berada di bawah pengawasannya, sekaligus proses
negosiasi dengan Israel. Barangkali akan lebih baik
kalau seandainya ia bereaksi berbeda pada tawaran
damai Bill Clinton. Sekali pun setelah itu ia harus
mengesahkan Inisiatif Geneva (IG), sedikitnya sebagai
basis negosiasi berikutnya.

Bagaimanapun, IG dinegosiasikan oleh salah satu
sejawat dekatnya dengan Yossi Beillin, seorang juru
damai Israel, yang telah menyusun kerangka kerja
sebelumnya untuk sebuah solusi berbagai isu yang
kompleks dan emosional dengan Abu Mazen, perdana
menteri pertama Otoritas Palestina.

Arafat memang belum menampakkan kualitas seorang
negarawan. Akan tetapi mengacuhkan relevansi Arafat
dan hendak mengeliminasinya secara fisik, juga bukan
tindakan seorang negarawan. Arafat, bagaimana pun,
merupakan sebuah realitas dalam konteks politik
kawasan itu. Ia hendaknya dibuat sebagai bagian dari
solusi, bukan diperlakukan sebagai bagian dari
masalah.

Tentang Sharon, setelah memperoleh Deklarasi Balfour
kedua dari Bush dalam bentuk sebuah surat, ia merasa
sangat bebas untuk bertindak semaunya. Sikap
penentangan ringan dari sekutu Amerikanya sama sekali
tidak membuatnya merasa terganggu.

Di Irak, otoritas pendudukan berusaha keras mencari
jalan pulang yang bermartabat. Ini bukan soal
menghentikan kerugian dan kehilangan. Akan tetapi
berlanjutnya pendudukan, mengubah Irak menjadi pusat
terorisme global. Pasaran minyak menjadi rentan.
Penarikan mundur akan disoraki kalangan teroris
sebagai sebuah kemenangan. Akan tetapi di sisi lain,
meneruskan pendudukan akan memakan biaya lebih mahal
dalam segi jumlah korban tentara koalisi, mengikis
posisi politik mereka di kawasan itu dan memperkuat
terorisme.

Saat ini, tidak ada indikasi Amerika siap untuk
mengalihkan kedaulatan penuh pada rakyat Irak. Antara
lain karena alasan gengsi dan adanya kenyataan bahwa
tidak adanya pemimpin Irak, yang dapat diterima oleh
seluruh Rakyat Irak, kepada siapa kedaulatan itu dapat
diserahkan. Tidak jelas bagaimana tokoh PBB sekaliber
Lakhdar Brahimi akan berhasil menyatukan berbagai
kelompok di Irak dalam sebuah pemerintahan transisi
yang akan memimpin negara itu dengan kredibilitas
tinggi.

Adalah krusial bagi otoritas pendudukan untuk
melepaskan semua ambisinya guna melegitimasi kehadiran
mereka di Irak, baik secara militer maupun politis,
apabila mereka memang serius untuk mengalihkan
kedaulatan. Konsekuensinya, dalam memperoleh kesan
penarikan mundur yang bermartabat bagi mereka sendiri.
Berbagai usaha membujuk pemerintah transisi untuk
menandatangani sebuah perjanjian dengan AS dan
Inggris, meminta mereka untuk tetap tinggal di Irak,
akan dilihat sebagai pendudukan dengan nama baru.

Bahkan, pemerintahan transisi tidak akan mendapatkan
legitimasi di mata Rakyat Irak apabila pasukan koalisi
memperpanjang tinggalnya di Irak dengan berbagai cara
dan alasan. PBB harus tegas dan waspada agar tidak
terperangkap pada manuver semacam itu. Apabila Irak
memerlukan bantuan luar dalam bidang keamanan, hal itu
hendaknya diberikan oleh sebuah kelompok negara baru
yang tidak termasuk anggota koalisi yang ada saat ini.

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University,
India

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s