SBY, TRANSPARANSI dan KKN-isme

SBY saat ini sudah di atas angin. Hasil pemilu
sementara dan hasil penghitungan cepat (quick count)
menunjukkan bahwa dia akan menjadi RI-1. Dalam
wawancaranya dengan CNN kemaren (7 Juli 2004) dia
mengatakan bahwa apabila dia jadi presiden, maka ia
akan melakukan kebijakan yg transparan.

Transparan? Sudah lama kita tidak mendengar istilah
ini. Dan sudah lama kita tidak melihat
implementasinya. Kita mendengar kata2 transparan
biasanya sebatas dalam wacana kalangan intelektual dan
melihat implementasi transparansi hanya diberlakukan
di negara-negara maju. Dengan kata lain, kita tidak
pernah melihat transparansi dilakukan oleh pemerintah
dan birokrasi kita sejak negara kita ini merdeka!
Sedihnya, transparansi juga tidak kita lihat terjadi
dalam tubuh PPI kita sendiri, yg notabene sebagai
representasi “birokrasi” generasi muda — pemegang
estafet kekuasaan masa depan. Idealnya, PPI belajar
transparan dg, umpamanya, mengumumkan laporan keuangan
setiap bulannya. Walaupun keuangan PPI memang tipis
dan hampir bangkrut krn tidak adanya subsidi dari KBRI
seperti masa-masa dulu, tapi spirit terpenting adalah
pelatihan transparansi dan komitmen.

Transparansi itu cuma satu kata. Tapi ia mengandung
dampak positif yg sangat luas apabila
diimplementasikan; termasuk dalam hal ini akan
terhentinya praktek KKN yg menjadi akibat langsung
dari bangkrutnya ekonomi dan kemajuan negara kita
selama ini. Karena, meluasnya KKN identik dg tidak
adanya transparansi. Ini semua orang tahu.

Dalam konteks KBRI New Delhi, kita tidak melihat
transparansi itu eksis sama sekali. Sebagai contoh
ringan, masih segar dalam ingatan kita masa-masa
perekrutan lokal staf baru tahun lalu. Salah seorang
diplomat KBRI — mungkin dg inisiatif sendiri —
“mengumumkan” adanya perekrutan lokal staf baru,
inipun dg diam2 dan pada orang2 tertentu. Normalnya,
pengumuman semacam ini semestinya dilakukan dg terbuka
di papan pengumuman bahkan lebih baik lagi kalau
dikirimkan surat resmi ke PPI dg mencantumkan
kualifikasi dan syarat2 yg diperlukan. Dan siapa saja
yg memenuhi persyaratan selayaknya diterima dg lapang
dada tanpa mesti berdasarkan rasa “like or
dislike”–di India, perekrutan pegawai malah diumumkan
di berbagai media. Apalagi kalau sikap “like or
dislike” ini disebabkan oleh alasan “ideologis”, yg
semoga tidak demikian. Sebab bila itu kasusnya,
dampaknya bisa sangat besar di masa depan.

Akan tetapi, the fact of the matter tidaklah demikian.
Tiga orang mahasiswa India yg mendaftar tidak ada
satupun yg diterima. Dan, ini yg penting, tanpa ada
alasan yg jelas. Karena memang kualifikasinya pun
tidak jelas. Tidak ada transparansi. Tahu-tahu di
kemudian hari datang dua orang dari Indonesia yg
ternyata calon2 lokal staf baru tsb. Bila kedua orang
yg bersangkutan membaca tulisan ini, keep in your
mind, please dont take it personally. Saya tidak ada
masalah dg anda berdua. Anda berdua cuma sebuah
skrup/paku dalam sebuah sistem bangunan besar
birokrasi. Yg saya kritik adalah bangunan besar
birokrasi KBRI yg masih belum bisa mengikuti arah
angin demokrasi yg identik dg transparansi dan
no-KKN-isme.

Ketiga orang tsb. tentu akan “graceful in defeat and
in rejection” seandainya alasan penolakan transparan.
Krn. tidak transparan, maka berbagai spekulasi dan
asumsi negatif muncul, dari asumsi yg ringan sampai
kecurigaan yg “berat-berat”. Dan ini tentu menjadi
preseden yg tidak baik: akan terjadi “pembalasan
dendam” di kemudian hari apabila kebetulan ketiga
orang ini berkuasa. Ini artinya, perekrutan yg
berdasarkan “like or dislike” atau berdasar KKN
kembali akan terulang terus menerus dan itu tentunya
tidak baik bagi kesehatan birokrasi kita yg
membutuhkan rekrutmen2 unggulan berdasarkan
kapabilitas dan integritasnya; berdasarkan “right man
in the right place”.

Ada hal2 lain yg membutuhkan transparansi di tubuh
KBRI, tetapi jujur saya belum mengetahui dg pasti
apakah itu terjadi karena memang sudah menjadi aturan
dari atasan atau tidak. Seperti, transparansi
keuangan. Karena sampai detik saya menulis editorial
ini, surat saya ke Bapak Eki Syahruddin — dubes RI
untuk Kanada yg menjadi member di milis umum ppiindia
— belum beliau balas yg isinya menanyakan beberapa
hal yg berkaitan dg KBRI.

Kembali pada pernyataan SBY di CNN di atas, apabila
betul dia menjadi presiden kita mendatang dan betul2
komitmen untuk melakukan transparansi di semua lini
birokrasi, tak terkecuali KBRI, maka kita patut
bergembira dan optimistik pada masa depan negara ini.
Termasuk yg terpenting dalam hal ini akan terhapusnya
KKN dan akan duduknya “the right man in the right
place” di semua kursi birokrasi bukan hanya menjadi
impian dan bahan wacana kalangan intelektual idealis
(bukan intelektual pelacur) dan rakyat awam.

Apakah semudah itu KKN akan terhapus? Tentu saja
tidak. “It’ll be long hard slog,” kata Donald
Rumsfeld ketika mengungkapkan betapa sulitnya membuat
Irak aman dari perlawanan. Begitu juga, betapa
sulitnya menghapus KKN dan no-transparansi. Dan karena
itulah, masih perlu kita tunggu dan lihat apakah janji
dari SBY dan capres lain betul2 akan mereka lakukan dg
penuh komitmen ketika mereka berkuasa kelak.[]
18 Juli 04

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s