90 Persen Hakim Indonesia Korup

90 Persen Hakim Indonesia Korup

Sekitar 90 persen hakim di Indonesia korup dan suka memproyekkan perkara.
Agung Djoko Sarwoko SH, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung (Jawa Pos, 6/12/07)

Pernyataan di atas cukup mengagetkan, bukan karena rakyat Indonesia tidak tahu adanya praktik korupsi di lembaga ini, semua yang pernah berurusan dengan hukum pasti tahu soal ini. Yang mengagetkan adalah bahwa ini pernyataan seorang pejabat tinggi yang tahu persis situasi di dalamnya. 90 persen? Alamak.

Seorang mahasiswa atau sarjana ilmu politik pasti tahu bahwa kehancuran atau keberhasilan suatu bangsa di masa kini dan masa yang akan datang salah satunya ditentukan oleh bersih atau kotornya lembaga peradilannya. Semua negara pasti memiliki pejabat-pejabat korup, tapi negara-negara yang bermasa depan cerah selalu memiliki lembaga peradilan yang relatif bersih dan–ini yang penting–dipercaya rakyat. Karena di lembaga ini rakyat menaruh semua harapannya untuk mendapatkan keadilan. Apabila lembaga harapan rakyat satu-satunya ini juga korup, berbagai masalah sosial akan muncul seperti contoh terkecil ada maling ayam lalu dihakimi sendiri, dst.

India dan China adalah dua negara yang juga tidak sepi korupsi. Tapi, kedua negara ini memiliki lembaga peradilan yang dipercaya rakyat. Dan karena itu, dua negara ini, yang beberapa dekade lalu tak beda dengan kita semrawutnya, diramalkan akan memimpin ekonomi dunia pada 2050.

Seandainya Indonesia memiliki kemampuan ekonomi yang sama dengan kedua negara di atas, masa depan bangsa ini akan tetap suram apabila lembaga peradilan masih didominasi oleh para maling.

Berikut laporan lengkap kutipan di atas diambil dari koran Jawa Pos 6 Desember 2007:

Kamis, 06 Des 2007
90 Persen Hakim Indonesia Korup

SEMARANG – Sekitar 90 persen hakim di Indonesia korup dan suka memproyekkan perkara. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Djoko Sarwoko SH. Pernyataan itu mengacu pada pengalamannya selama sekian tahun, baik sebagai hakim maupun pejabat MA.

“Sering saya temui hakimnya sendiri minta disuap dan paniteranya jadi perantara,” tandasnya usai membuka rapat kerja daerah (Rakerda) MA di Hotel Ciputra kemarin.

Pernyataan Djoko Sarwoko itu diungkapkan di hadapan seluruh hakim dan panitera Pengadilan Negeri Semarang saat melakukan inspeksi. Inspeksi dilakukan Djoko usai membuka Rakerda MA.

Pria yang pernah menjabat ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah itu mengategorikan hakim berdasarkan tiga tipe. Tipe pertama, hakim yang sudah menyadari bahwa ada perubahan paradigma dunia peradilan Indonesia untuk lebih terbuka dan mengedepankan transparansi.

Tipe kedua, hakim yang sadar hal itu, tapi masih mencari celah untuk memanfaatkannya. “Ketiga, hakim yang masa bodoh dan tetap saja berpraktik seperti zaman Orde Baru,” katanya. (mg3/jpnn-ib)

29 tanggapan untuk “90 Persen Hakim Indonesia Korup

  1. saya, Khoe Seng Seng saat ini saya sedang berperkara dengan konglomerat no 3 terkaya di Indonesia (Sinar Mas Group) mengenai tanah yang dijual di ITC Mangga Dua. Saya tidak tahu apakah Hakim yang mengadili kasus saya ini korup atau tidak tapi yang saya baca dari salinan putusan yang saya terima patut saya duga Hakim yang mengadili saya adalah hakim korup. Karena putusan yang dijatuhkan terhadap saya adalah putusan asal putus yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kasus ini berawal ketika saya ingin memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah bersama di ITC Mangga Dua. Ternyata HGB ini ada alas haknya yang lain yaitu Hak Pengelolaan (HPL) yang merupakan milik (dalam penguasaan) Pemprov DKI Jakarta.
    Saya begitu kaget karena semua dokumen yang saya pegang tidak ada yang menyatakan tanah tempat berdirinya bangunan saya adalah milik Pemprov DKI Jakarta. Saya kemudian mengadakan pertemuan dengan kuasa dari Sinar Mas Group yang menyatakan bahwa ITC Mangga Dua adalah HPL Pemprov DKI Jakarta. Kuasa ini tidak bisa membuktikan pada saya mengenai HPL ini tetapi kuasa ini memaksakan kehendaknya supaya saya mengakui tanah tempat bangunan saya berdiri adalah HPL Pemprov DKI Jakarta. Pembicaraan ini kemudian diakhiri dengan tidak ada kesepakatan (berlangsung sekitar 2 jam). Dengan dasar Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan Sinar Mas Group kemudian saya menulis surat pembaca di dua harian nasional yaitu KOMPAS dan SUARA PEMBARUAN. Di Kompas saya menyatakan Sinar Mas Group tidak jujur selama 18 tahun dan saya katakan telah berbohong, pernyataan ini saya katakan karena didalam AJB sangat jelas tertulis salah satu obyek jual beli ini adalah TANAH yaitu TANAH BERSAMA yang kenyataannya sekarang tanah tersebut ternyata milik Pemprov DKI Jakarta. Jadi entah Tanah siapa yang dijual oleh Sinar Mas Group kepada ribuan konsumennya di area Mangga Dua Jakarta meliputi lahan sekitar 30 hektar. Dimana di dalam AJB ini juga tertulis bahwa obyek jual beli ini tidak terbebani beban-beban apapun tapi kenyataannya sekarang obyek jual beli ini terbebani biaya rekomendasi oleh pemilik tanah yaitu Pemprov DKI jakarta yang besarnya 16 kali lipat dari biaya perpanjangan HGB. Dan surat pembaca saya di harian Suara Pembaruan menceritakan denda yang akan dikenakan pemilik bagunan di ITC Mangga Dua sebesar Rp. 100.000/hari jika terlambat membayar biaya rekomendasi. Jika lewat dari tanggal 31 Oktober 2006 saya akan didenda Rp 100.000/hari padahal jatuh tempo HGB saya masih 2 tahun lagi (jatuh tempo 17 Juli 2008). Saya kemudian melaporkan kasus saya ke Polda Metro Jaya dan oleh Polda dikatakan ini kasus dugaan penipuan dan saya juga melakukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta utara pada tanggal 6 Juni 2007. Pihak Sinar Mas Group rupanya tidak tinggal diam setelah diberikan hak jawabnya di kedua harian tersebut dengan cara memelintir fakta kejadian yang terjadi kemudian melaporkan saya ke Mabes Polri dengan 3 tuduhan yaitu penghinaan, pencemaran nama dan perbuatan tidak menyenangkan. Saya langsung dipanggil sebagai tersangka. Asas praduga tidak bersalah tidak berlaku buat saya sedang kasus yang saya laporkan pihak Sinar Mas Group, Sinar Mas Group dipanggil hanya sebagai saksi sekali saja kemudian laporan tindakan dugaan penipuan ini dihentikan penyidikannya. Entah dengan dalil apa bisa dihentikan penyidikannya saya tidak jelas karena surat penghentian penyidikannya tidak pernah diberikan ke saya begitu juga ketika ingin saya minta dikatakan tidak ada kewajiban penyidik untuk memberikan surat penghentian penyidikan ini ke pelapor. Sedang kasus saya yang dilaporkan sekarang sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi (kejati) DKI Jakarta dan saya tidak sudah dikenakan tahanan luar dimana seminggu dua kali saya mesti melapor ke Kejati.Sinar Mas Group juga melakukan gugatan ke saya dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berkaitan dengan penghinaan pasal 1365 jo pasal 1372. Gugatan Sinar Mas Group ini didaftar tanggal 6 Juli 2007, sebulan setelah gugatan saya masukkan (saya duluan memasukan gugatan). Dan sungguh kebetulan sekali Hakim yang menangani saya digugat dan saya menggugat sama yaitu Bpk Nelson Samosir sebagai Ketua dan dua hakim anggota bpk Daliun Sailan serta bpk Mawardi.
    Kedua putusan ini dua-duanya mengalahkan saya dengan pertimbangan hukum yang ngawur. Putusan saya yang digugat saya dihukum membayar 1 miliar tunai ke Sinar mas group (gugatan ke saya 17 miliar). Gugatan pencemaran nama ini dinyatakan terbukti dimana surat pembaca saya dinyatakan telah menyerang hak subyektif Sinar mas Group padahal didalam persidangan para saksi fakta yang saya datangkan sudah menyatakan dibawah sumpah dan didengar ketiga majelis Hakim ini bahwa apa yang saya tulis didalam kedua surat pembaca tersebut adalah Fakta kejadian bukan fitnah dan oleh saksi ahli saya dari dewan pers telah menyatakan bahwa surat pembaca adalah tanggung jawabnya ada ditangan penanggung jawab pers bukan pada penulis surat pembaca karena surat pembaca itu juga suatu karya jurnalistik dimana redaksi turut andil dalam surat pembaca itu yang mana surat pembaca ini bisa dikoreksi serta wewenang pemuatan surat pembaca ada ditangan redaksi bukan ditangan penulis surat pembaca. Semua keterangan saksi ini tertulis didalam salinan putusan saya begitu juga bukti-bukti dokumen yang saya ajukan tidak ada satupun menyatakan bahwa tanah tempat bangunan saya berdiri adalah milik Pemprov DKI Jakarta. Jadi apa yang saya tulis sesuai dengan kenyataan bukan fitnah. Hanya satu alinea pertimbangan Majelis Hakim ini sudah melibas semua penyangkalan saya diatas. Pertimbangan Majelis Hakim ini kurang lebih adalah sebagai berikut ‘ Semua bukti-bukti dan saksi-saksi tidak ada satupun yang mendukung penyangkalan terhadap gugatan’. Gugatan terhadap saya ini diputus pada tanggal 6 Mei 2008 sedang saya yang menggugat lebih dulu baru diputus pada tanggal 8 September 2008. Dari sini saja sudah kelihatan aneh saya menggugat duluan tapi diputus malah belakangan. Dan putusan gugatan saya adalah ditolak dimana ddalam pertimbangannya bahwa HPL ini sudah dapat dilihat melalui no warkah didalam sertifikat dan pertimbangan ini juga menyatakan sebenarnya hal ini terjadi karena ketidak tahuan kami. Pertimbagan hukum ini sangat aneh menurut saya karena saya dikatakan tidak tahu lalu pernyataan jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menyatakan bahwa tanah ITC Mangga Dua adalah HPL Pemprov DKI Jakarta apa artinya itu apa Majelis hakim ini tidak berarti menghina PPAT yang tidak tahu mengenai no Warkah tidak tahu peraturan pemerintah mengenai pertanahan dan satu lagi pejabat Badan Pertanahan Nasional yang menangani pengalihan nama saya juga tidak tahu bahwa tanah ITC Mangga Dua adalah HPL ini bisa saya buktikan dimana saya tidak pernah membayar biaya rekomendasi dimana seharusnya saya membayar biaya ini (ada keputusan gubernur DKI Jakarta dimana setiap tanah Pemprov DKI wajib meminta persetujuan jika terjadi perpanjangan hak, pengalihan hak ataupun pembebanan hak dan wajib pula membayar biaya rekomendasi). Pejabat BPN tidak meminta saya untuk membayar jadi jelas bahwa pejabat BPN saat saya membeli tidak tahu bahwa tanah ITC mangga Dua adalah HPL Pemprov DKI Jakarta. Jadi putusan pertimbangan hukum Majelis Hakim ini kelihatan sangat mengada-ada dan sangat ngawur. Dua Pejabat berwenang yaitu PPAT dan BPN yang sangat ahli dalam bidang pertanahan saja tidak tahu apa kami bisa lebih tahu? apa kami lebih ahli dari dua pejabat ini? Inilah dua putusan yang dijatuhkan pada saya, saya dihukum membayar 1 miliar dan gugatan saya ditolak mentah-mentah (pernyataan PPAT yang menyatakan tidak tahu tidak digubris). Dengan dasar dua putusan ini saya menduga Hakim yang menangani saya termasuk yang 90 %. Majelis Hakim ini sebenarnya sudah saya mintakan untuk diganti karena sejak dari awal saya sudah curiga karena perkara gugatan saya berlangsung sangat lama dan pihak lawan saya Sinar mas Group mendapat kesempatan hampir 5 bulan untuk menjawab gugatan. sedang untuk kasus saya digugat juga sudah sangat terlihat keberpihakannya. Majelis hakim ini sudah saya laporkan begitu juga dengan seorang teman saya yang diputus bersalah juga oleh Majelis Hakim ini (teman saya juga digugat Sinar Mas Group karena surat pembaca dimana seharusnya Majelis Hakim ini tidak boleh mengadili perkara ini karena teman saya tinggal di Jakarta Barat sedang pengadilan yang mengadili adalah pengadilan Jakarta Utara, Majelis Hakim ini telah melanggar hukum acara perdata pasal 118 HIR ayat 1 mengenai kewenangan pengadilan mengadili perkara) ke Ketua Hakim Muda Pengawasan Hakim bpk Djoko Sarwoko. Tetapi karena tidak ada tindakan lebih lanjut maka diputuslah secara ngawur dan seenaknya saja padahal selang laporan kami cukup lama, teman saya melaporkan tanggal 10 April 2008 (putusannya tanggal 8 April 2008), teman saya ini melaporkan Majelis Hakim ini untuk menolong saya yang pada saat itu belum diputus. Putusan saya dijatuhkan pada tanggal 6 Mei 2008 sebulan setelah putusan teman saya. Dan saya sendiri melaporkan Majelis Hakim ini pada tanggal 20 Juni 2008, saya menunggu sampai saya menerima salinan putusan baru saya membuat pengaduan. Saya membuat pengaduan ini untuk melindungi gugatan saya yang juga ditangani Majelis hakim ini tetapi memang saya lagi sial tidak ada satupun instansi yang mengawasi Hakim ini sehingga kalah lagilah saya. Dan di pengadilan tinggi apa saya akan mendapatkan hakim yang 10 % ini?

    Suka

  2. Kata “korupsi” atau “koruptor” malah terkesan “keren”. Baiknya diganti menjadi MENCURI DUIT RAKYAT! Singkat aja MDR misalnya. Biar para koruptor atau calon koruptor sadar bahwa korupsi itu menggasak duit yang harusnya untuk kesejahteraan rakyat. Maka rakyat pun berhak untuk bertindak (minimal unjuk rasa)

    Suka

  3. Waktu Gus Dur jadi presiden hakim-hakim pd takut loh, jd semuanya tergantung pd pejabat yg di atasnya. Lha yg di atas jg korupsi mk yg bawah hrs korup. Pengawasan Hakim di MA hanya kamuflase aja. Mk Bpk Joko Sarwoko sbg Ketua Muda Pengawasan coba buktikan bukan omong doang tp sgr bertindak. Rasanya blm ada hakim dipecat, paling di mutasi ke luar jawa trus kembali malah jd ketua Pengadilan di Jawa. Lha ki piye ? KL benar 90 % korup dan sdh diketahui oleh Pak Joko knapa ga diganti saja hakim-hakim yg 90% itu ? Apa krn Pak Joko tidak bisa krn atasan jg tak berbuat apa-apa ? So, mesti dimulai dr yg atas sekali, siapa ? Ketua MA, Presiden ? Hidup cm sekali. Mengemban amanah sebagai pemmpin di negeri korup ini kalau tdk berani berarti dosa. Kalau tdk serius cm nyanyi-nyani doang berarti dosa. kalu malah ikut korupsi berarti dosa. Mending jd rakyat jelata, bs ketawain pemimpin yg sok suci tp telanjang penuh kemunafikan. Tp lepas dr itu semua kapan anak-cucu kita bs menikmati Indonesia ini, apa hrs jd koruptor juga ….. ?

    Suka

  4. bagaimana mau mencapai Justice 4 all jika para vonisman( hakim) tidak bersikap adil untuk membela kebenaran dan keadilan. maunya hanya dibayar dengan sejumlah uang kertas yang bersifat sementara tapi tidak melihat bahwa disuatu nanti karena praktek mafia peradilan mereka (para hakim) akan diadili lebih parah di suatu pengadilan kebenaran di sorga ( akherat ). bertobatlah para hakim!! belajar dari kesalahan. dan buat yang benar karena upahmu besar disorga!!!.GBU.

    Suka

  5. Hakim2 kita itu udah mati rasa sama yang namanya dosa apalai dinasehatin Amanah lah, kualat lah segala macam..udah pernah belum ngobrol sama koruptor??kaya ngobrol sama UFO, dunianya beda beneerr, kaya udah di neraka aja mereka hidupnya…Soulsinya cuma satu: Hukum mati aja satu orang, jadiin shock therapy (betul gak nulisnya, ha3)…kaya di China, orang korupsi digantung lah, ditembak mati lah. Karena matinya mengenaskan dan dipermalukan didepan publik maka orang jadi kesadaran deh..kalo gak salah 2 tahun yang lalu salah satu pejabat Bank of China bunuh diri karena malu terbukti korupsi 2 milyar!!Masya Allah di Indonesia mah 10 kali lipatnya juga santai2 aja..udah rakyatnya ditindas juga:/

    Suka

  6. SAYA YAKIN KALAU HAKIM KITA AMANAH INDONESIA AKAN JAYA

    eHMMMM….ehmmmmmmm…..EHMMMMMMMMM???????

    SUNGGUH MENGERIKAN KALAU TIDAK AMANAH, INGAT KALAU KITA SEBAGAI ORANG ISLAM “DUNIA AKHIRAT HARUS DIPERTANGGUNG JAWABKAN”.Silakan anda baca kitab/Alqur’an lagi kalau anda sebagai muslim itu rujukannya yang dibuat langsung oleh sang pencipta bukan rujukan yang dibuat oleh manusia yang bisa diotak-atik,Yang SALAH bisa menjadi BENAR, yang BENAR bisa menjadi SALAH.

    Suka

  7. indonesia memang biang keroknya korupsi. Di semarang aja baru 90%. Apalagi di Jakarta,…. bahkan di seluruh Indonesia. Kok gak sadar2 sih…. balasan di neraka sangat kejam lho….

    Suka

  8. mas Fatih, ya kalau aparat penegak hukum/pejabat/ mentri/jendral kita gak dapet julukan cantik,manis, bersih . . . ya jelek, amis, bau juga gak apa.
    kayaknya sama aja sebutan itu, gak pengaruh . . . karena trennya lagi alam maksiat.
    mas Fatih, apakah dengan kedatangan green peace misalnya, bahwa manusia Indonesia sudah tidak lagi peduli dengan yang baik dan mulia?
    Para petinggi Indonesia saat ini lebih suka buat pernyataan, perjanjian, daripada berbuat untuk yang lebih baik.

    sekali lagi mas . . . mas semuanya, mari kita dalam hati berucap “Innalillahi wa Innalillahi Rojiun”
    bermula Dari Allah SWT, akan kembali kepadaNya . . . manusia tiada daya upaya kecuali memohon dan berdoa.

    Suka

  9. hmmm.. 90 %. bener sekali. alhamdulillah masih ada 10% yang bersih. hmm… pengadilan dan aparat penegak hukum di indonesia memang aneh. mungkin saja ‘yang bersih’ malah dikambing hitamkan. misalnya saja saat memeriksa rumah tersangka yang sebenernya bersih tuh. tapi aparat penegak hukumnya justru bawa barang bukti. yeahhh… seperti di pilm-pilm china

    Suka

  10. Hidup Indonesia
    Hidup Indonesia
    Hidup Indonesia
    Hidup Indonesia
    Hidup Indonesia

    Saudara saudara sebangsa dan setanah air !
    Kapan Peringatan Hari Korupsi Indonesia diperingati ?

    Muhammad Rachmat-www.pesantrend.wordpress.com

    Suka

  11. jangan mikir pejabat korupsi stress sendiri nanti.wong sudah jadi budaya dari tingkat RT (bila di RT ada dana). di tempat saya seorang lurah saja mampu korupsi 1,5 M.aku kaget banget.Huh

    Suka

  12. Ya 10 % itu jauh lebih baik dari pada tidak ada sama sekali, barang kali saya sangat sedih mendengar ini semua, memang korupsi masih sangat sulit di hapus, saya berharap dengan mas fatih menyuarakan lewat blog seperti ini, semakin menambah kesadaran kita semua.

    menurut saya sebaiknya di tembak mati yang korup.. sudah ada bebrapa negara yang menerapkan dan hasilnya luar biasa. jadi kalo hanya sekedar hukuman dan denda masih kurang mengena dan bisa di rekayasa. di tembak mati siapa saja yang terbukti korup dan akan takut sya yakin…

    Suka

  13. Dalam situasi chaotic kayak gini, pertanyaannya kemudian berapa besar kemungkinan orang yg baru masuk ke lingkungan itu tidak ikut budaya negatif yang ada?

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s