Karir dan Perselingkuhan

Diperlukan Paradigma Baru MaskulinitasOpini di Harian Duta Masyarakat 7 Agustus 2007
Judul Asli: Diperlukan Paradigma Baru Maskulinitas
Oleh A Fatih Syuhud

Perempuan telah membuat kemajuan cukup cepat di bidang pendidikan dan partisipasi kerja. Indikator sosial dan ekonomi mereka semakin menunjukkan perbaikan luar biasa waktu demi waktu. Penyempitan gap gender ini nantinya akan mengarah pada peningkatan kekerasan pada perempuan, setidaknya dalam jangka pendek. Oleh karena itu, kita hendaknya dapat mengontrol beberapa konsekuensi dari pemberdayaan gender, khususnya disfungsional keluarga dan hubungan rumah tangga. Bagaimana membantu kaum pria merubah pola pikir yang ada agar kemajuan perempuan tidak harus dibayar mahal tampaknya memerlukan perhatian lebih.

Imej umum lelaki adalah sebagai sosok pencari nafkah yang kuat dan gigih. Dan perempuan digambarkan sebagai ibu rumah tangga yang menunggu dengan setia kepulangan suami dari tempat kerja. Pria sering terjebak dalam imej sebagai pencari nafkah dan ongkos psikologis dari kegagalan memenuhi peran ini dapat luar biasa. Apa yang terjadi apabila peran gender yang sudah mentradisi ini di redifinisi kembali, khususnya di lingkungan kelas menengah ke atas, yang sering ditimbulkan oleh kebutuhan dan tantangan ekonomi baru? Perempuan sebagai tenaga kerja disukai karena kesediaan mereka melakukan pekerjaan dengan gaji lebih rendah, adanya komitmen dan rasa tanggung jawab serta cocoknya pada sejumlah pekerjaan tertentu.
Lanjutkan membaca “Karir dan Perselingkuhan”

Negara dan Politik Agama

Harian Duta Masyarakat, 15 Juli 2006

Oleh A. Fatih Syuhud
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India

Apa yang akan dikatakan Michel Foucault tentang Iran dua dekade setelah Revolusi Islam? Foucault dan Iran terkesan dua nama yang tidak relevan. Tidak banyak yang tahu bahwa Foucault, salah satu filsuf paling berpengaruh abad ini, menulis tentang Iran. Pada musim gugur 1978, tak kala rezim Shah Mohammed Reza Pahlevi dalam detik-detik terakhir kekuasaan, Foucault mengunjungi Iran untuk membuat reportase peristiwa. Dia menulis tujuh artikel untuk harian Itali terkenal dan juga dalam bahasa Prancis. Tak banyak yang memperhatikan tulisannya sampai kumpulan tulisan Foucault soal Iran diterbitkan dalam edisi bahasa Inggris pada Juni lalu.

Observasi Foucault seputar revolusi Islam di Iran akan mengejutkan banyak pengagum fanatiknya. Pemikir yang dikenal dengan analisa berbagai bentuk kekuasaan dalam masyarakat ini ternyata seorang pengagum berat revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini.
Foucault menulis, “Sebagai pergerakan Islam, revolusi Iran dapat membakar seluruh kawasan, melengserkan berbagai rezim yang sangat tak stabil, dan dapat menggoncangkan rezim yang solid. Islam – yang bukan hanya sebuah agama, tetapi juga keseluruhan way of life, dan koheren dengan sejarah dan peradaban—memiliki peluang relatif besar untuk menjadi pengikat raksasa, pada level ratusan juta pemeluknya”. Pada poin ini, pendapatnya masih wajar. Opininya yang cukup polemis dalam konteks kekinian adalah ketika dia berargumen bahwa Islam sebagai sebuah agama yang memberikan penganutnya “sumber tak terbatas untuk melawan kekuatan negara”.

Setelah melakukan perjalanan di sepanjang jalan Teheran dan Qom, Foucault menulis bahwa dengan “pemerintahan Islam” tak satupun di Iran memaknainya sebagai sebuah “rezim politik di mana ulama (klerikal) akan memiliki peran sebagai pengawas atau pengontrol”. Bagi Foucault, pemerintahan Islam bermakna ganda: (a) asumsi kembali pada Islam pada era Nabi dan (b) pada waktu yang sama bergerak menuju masa depan gemilang. Berkaitan dengan politik pada sistem semacam itu, Foucault menulis “berbagai keputusan akan dibuat oleh mayoritas, pemimpin bertanggung jawab langsung pada rakyat, dan setiap individu—sebagaimana ditetapkan dalam Quran—harus tegas dan meminta pertanggungjawaban pemimpin yang memerintah”.

Apakah evaluasi Foucault ini berlaku di Iran saat ini atau di negara-negara Muslim di Timur Tengah? Secara faktual, di Iran, seperempat abad sejak Khomeini mengambil alih kekuasaan, Islam dipakai untuk memperkuat negara bukan memperlemahnya. Ayatullah Ali Khamenei, yang menggantikan Khomeini sebagai pemimpin tertinggi agama Iran 18 tahun lalu, memimpin sebuah negara di mana ulama (klerik) memiliki kekuasaan tertinggi dalam berbagai level pemerintahan. Dan di mana masyarakatnya diharuskan mengaplikasikan norma dan sikap sosial tertentu. Basij, pasukan milisi yang sering berpatroli di jalanan, memaksakan cara berpakaian dan berperilaku. Terdapat juga Pengawal Revolusi (Revolutionary Guards) yang loyal pada Khamenei yang selalu memata-matai pembangkang. Presiden Mahmud Ahmadinejad pernah aktif baik dalam Basij maupun Pengawal Revolusi.
Negara-negara Muslim di kawasan juga tidak lebih baik dalam segi kebebasan bergerak, berbicara dan berorganisasi. Catatan Arab Human Development Report (AHDR) yang dirilis pada April, yang dikompilasi oleh sejumlah akademisi dan tokoh civil society , menjadi indikasi kuat buruknya rezim berkuasa di kawasan. AHDR menyatakan, “Rezim otoritarian sangat membatasi kebebasan dan hak partisipasi politik dan civil society untuk menjamin tidak adanya oposisi yang bangkit menentang bentuk non-mandat rezim mereka.”

Pertanyaannya adalah seberapa jauh bentuk pemerintah Islam itu—yang mendapat dukungan antusias Foucault—bertanggung jawab atas dekadensi sosial-politik di kawasan? Para kontributor dalam AHDR tidak menjawab hal ini secara langsung. Tetapi mereka mengatakan bahwa kebebasan berekspresi dalam Islam itu ada. Sebagai contoh, mereka merujuk pada Quran yang mengatakan, “tidak ada paksaan dalam agama”, atau merujuk pada tradisi ijtihad (ekspresi interpretatif) yang mendukung otoritas ummah (bangsa) daripada faqih (ahli hukum Islam).

Kontributor AHDR lain menunjukkan bahwa Islam tidak harus sama persis dengan demokrasi. Pendapat ini mungkin merujuk pada Iran di mana kendati terdapat seleksi kandidat presiden oleh Dewan Pengawal (Guardian Council) dan sejumlah tuduhan pemalsuan suara dan tekanan, namun pemilu dilakukan dengan kampanye sengit dan partisipasi pemilih yang besar. Menurut sebuah estimasi, duapertiga dari 1.4 milyar Muslim seluruh dunia hidup di bawah pemerintahan demokratik yang terpilih langsung—Indonesia, Turki, Bangladesh dan Maroko—di mana kalangan Islamis menjadi pemain dominan.

Namun demikian, sejak lama Islam digunakan sebagai kekuatan represif bukan sebagai pembebas seperti yang terjadi di Iran dan negara Timur Tengah lain. Foucault mungkin membayangkan konsep-konsep prinsip ijtihad, ijmak (konsensus) dan syura (musyawarah) ketika dia merujuk pada pemerintahan Islam yang menggunakan struktur agama sebagai sumber kreasi politik. Sebagaimana Mahatma Ghandi, Foucault juga berbicara tentang pengenalan dimensi spiritual ke dalam kehidupan politik.

Apabila pemerintahan Islam, atau kalangan Islamis, hendak memenuhi ramalan atau harapan Foucault, mereka harus membebaskan rakyat kecil secara kultural, sosial dan politik, bukan malah menindas rakyat atas nama agama.[]

AS dan Demokratisasi Arab

Duta Masyarakat, 20 Juni 2005

Oleh A Fatih Syuhud

Amerika yang buruk di Vietnam menjadi lebih buruk di Irak. Bukanlah kebiadaban My Lai (Vietnam) yang mendefinisi imej buruk AS dewasa ini tetapi sadisme Abu Ghuraib. Namun demikian, versi kekejaman ini kemungkinan belum mencapai titik nadir. Titik nadir itu akan terlihat ketika pemerintah Bush, yang terdiri dari neokonservatif AS dan Israel, menyerang instalasi nuklir Iran, sebuah kemungkinan yang sudah disinggung Wapres Dick Cheney. Ia akan menjadi sebuah aksi yang kemungkinan bahkan akan membuat Tony Blair sekalipun merasa tidak nyaman.

Tetapi, akankah usaha “agung” AS-Israel untuk mengeliminasi WMD (weapons of mass destruction – senjata pemusnah masal) dan menabur demokrasi guna memenuhi mimpi mereka membentuk sebuah imperium Amerika itu berhasil? Atau, akankah hal ini menandai awal dari akhir status adi daya AS karena serbuan bom pada Iran akan memicu kemarahan pasukan etnik dan agama luar biasa dan tak terkontrol?

Seperti diketahui, sejak runtuhnya Uni Soviet, neokonservatif AS percaya bahwa telah tiba waktunya untuk menaklukkan dunia. Sebagai pembuka, mereka mulai dengan mempermainkan PBB dan mengacuhkan seluruh traktat internasional – dalam soal rudal balistik, global warming, perang kuman, ranjau, pengadilan kriminal internasional, konvensi Jenewa, dan lain-lain.
Akan tetapi, pelanggaran pada Konvensi Jenewa yang terbukti akan menjadi blunder berat AS. Begitu neokon memperkenalkan istilah “enemy combatants (petempur lawan),” tidak ada lagi aral yang menghambat militer dan interogator AS melakukan apa yang mereka suka. Dari sinilah awal mula terjadinya kekejaman di penjara Abu Ghuraib. Satu hal yang tidak disadari kalangan penyiksa itu adalah bahwa abad ke-21 ini jauh lebih terintegrasi karena kekuatan media dibanding pada era kolonialisme sebelumnya.

Seluruh imperium dibangun di atas kebrutalan. Namun demikian, barbarisme periode-periode sebelumnya umumnya tidak tampak. Hanya ketika insiden pembunuhan masal besar muncul ke permukaan, maka imperium berusaha menghentikan api kemarahan. Sedang insiden kecil secara rutin disembunyikan. Seperti yang dikatakan penulis biografi Curzon, David Gilmour, “ketika pribumi disiksa atau terkadang dibunuh oleh tentara mabuk, pelakunya hampir selalu mendapat hukuman ringan atau bahkan dibebaskan.”

Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi seandainya barbarisme dan pembunuhan masal terjadi di abad ini. Bahkan, Jenderal Dyer yang terkenal bengis pun akan menyadari konsekuensi fatal pada imperium Inggris apabila ada kemungkinan pemandangan tragis tertangkap kamera. Tetapi, sekalipun pembunuhan masal terjadi, imperium tidak akan dapat bertahan lebih dari tiga dekade, seperti yang sudah terjadi. Kegoncangan dan horor di seluruh dunia akan sangat besar. Salah satu nilai positif komunikasi audio-visual era modern adalah bahwa penyiksaan dan penindasan atas suatu negara yang dijajah tidak dapat bertahan lama.

Bahkan sejumlah kelompok gerilyawan Irak, yang salah satunya adalah Al Qaidah, bisa mendapat simpati karena melakukan perlawanan atas invasi AS di Irak. Mereka memiliki satu tujuan seperti yang dilakukan Vietkong tiga dekade lalu: bahwa negara adi daya berkekuatan nuklir sekalipun tidak akan bisa mengontrol urusan negara lain. Memang, milisi Irak atau kalangan komunis Vietnam bukanlah sekelompok orang-orang suci. Keduanya mewakili kekuatan totalitarian. Tetapi, mereka setidaknya bertempur di negara mereka sendiri atau di sebuah negeri di kawasan mereka melawan pasukan asing yang datang dari negara berjarak ribuan mil.

Sebelum sejumlah taktik gertakan yang dialamatkan ke Iran (kendati Irak masih tetap kacau) memicu sebuah “kekacauan diplomatik,” seperti peringatan Wapres Dick Cheney, AS mesti ingat satu hal bahwa pada puncak arogansinya pasca-akhir Perang Dingin, Washington pernah sesumbar bahwa AS mampu melakukan dua peperangan sekaligus. Ada juga klaim bahwa satelit AS memiliki kemampuan melihat seluruh dataran bumi sehingga mereka dapat membaca nomor plat mobil. Anehnya, AS tidak dapat menemukan Usamah bin Ladin dan pasukan Al Qaidah-nya yang melarikan diri ke Pakistan.

Alih-alih dapat melakukan dua peperangan sekaligus, AS malah tampak tidak mampu menyelesaikan peperangan dengan sebuah negara yang tidak memiliki WMD. AS juga tidak berani memerangi negara yang memiliki WMD (nuklir) – Korea Utara. Kesalahbacaan kemampuan diri dan sikap barbar pada tawanan bukanlah satu-satunya alasan buruknya citra AS.

Barbarisme ada di mana-mana, seperti di Rwanda dan Chechnya. Namun, walaupun tragis, kedua kasus ini merupakan konflik lokal, bukanlah akibat dari pembangunan imperium (walaupun pertempuran di Chechnya ada sedikit kemiripan). Selain itu, apabila insiden semacam itu cenderung tidak terkontrol lagi, maka komunitas internasional akan turun tangan seperti di Kosovo, atau meminta maaf kemudian hari karena tidak intervensi seperti dalam kasus Rwanda.

Terlanjur basah di Irak, AS tidak dapat keluar, karena kalau mundur tidak hanya hal itu akan membuka kembali luka lama kekalahannya di Vietnam, tetapi juga akan membuat Israel kuatir. Israel sangat berkepentingan melihat AS menaklukkan dunia, yang akan memungkinkannya memulai suatu “solusi final” dari “masalah” Palestina, dengan berpura-pura mundur dari Jalur Gaza sambil menyatakan tetap berhak menyerang balik apabila Tel Aviv curiga bahwa “teroris” Palestina masih mengendap-endap di sana, dan memecah belah Tepi Barat menjadi jalur-jalur lahan terpisah di tengah perkampungan luas Yahudi.

Sebagai bagian dari rencana itu, Ariel Sharon memberi AS sebuah peta identifikasi instalasi nuklir Iran, dengan isyarat implisit bahwa AS hendaknya mengebom instalasi itu sebagaimana Israel mengebom reaktor nuklir Irak yang mendapat anggukan kalangan neokon. Kekacauan di Irak telah merusak rencana itu.

Namun demikian, beragam kesulitan di Irak telah membuat AS (dan Israel) sedikit menahan diri karena sebuah adi daya tidak ingin dilihat terjebak dalam pusaran lumpur dan tampak bersusah payah melawan musuh-musuhnya dalam apa yang disebut sebagai poros setan. Masalahnya, semakin kita mencoba lepas dari pusaran lumpur, semakin dalam kita tenggelam.[]

*Penulis, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India

Perspektif Filosofis Islam Politik

Riau Pos, Jumat, 27 Pebruari 2004

Oleh A. Fatih Syuhud

Banyak kalangan non-muslim (individual dan institusi) yang menilai
bahwa tidak terdapat konflik antara Islam dan demokrasi dan mereka
ingin melihat dunia Islam dapat membawa perubahan dan transformasi
menuju demokrasi.
Robin Wright, pakar Timur Tengah dan dunia Islam yang cukup terkenal
menulis di Journal of Democracy (1996) bahwa Islam dan budaya Islam
bukanlah penghalang bagi terjadinya modernitas politik.

Peraih Nobel Gunnar Myrdal dalam karya magnum opus-nya Asian Drama
mengidentifikasi seperangkat modernisasi ideal termasuk di dalamnya
demokrasi. Berkenaan dengan agama secara umum dan Islam khususnya,
dia mengatakan: Doktrin dasar dari agama-agama Hindu, Islam dan Budha
tidaklah bertentangan dengan modernisasi. Sebagai contoh, doktrin
Islam, dan relatif kurang eksplisit doktrin Budha, cukup maju untuk
mendukung reformasi sejajar dengan idealisme modernisasi. Apabila
demokrasi identik dengan egalitarianisme, maka Islam dan Budha dapat
memberikan dukungan bagi salah satu idealisme modernisasi khususnya
reformasi egalitarian.

John O Voll dan John L Esposito, dua pakar yang menjembatani Barat
dan Timur tidak sepakat atas pandangan bahwa Islam dan demokrasi
tidak dapat ketemu. Menurut kedua pakar ini dalam khazanah Islam
terkandung konsep yang memberikan fondasi bagi muslim kontemporer
untuk mengembangkan program demokrasi Islam yang otentik.

Dalam menjelaskan sejumlah miskonsepsi umum di Barat, Graham E Fuller
(mantan Wakil Direktur National Intelligence Council di CIA) menulis
di jurnal Foreign Affairs (April, 2002): “Kebanyakan peneliti Barat
cenderung untuk melihat fenomena Islam politik seakan-akan ia sebuah
kupu-kupu dalam kotak koleksi, ditangkap dan disimpan selamanya, atau
seperti seperangkat teks baku yang mengatur sebuah jalan tunggal.
Inilah mengapa sejumlah sarjana yang mengkaji literatur Islam utama
mengklaim bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi. Seakan-akan
ada agama lain yang secara literal membahas demokrasi”.

Banyak kalangan sarjana Islam yang kembali mengkaji akar dan khazanah
Islam dan secara meyakinkan berkesimpulan bahwa Islam dan demokrasi
tidak hanya kompatibel; sebaliknya, asosiasi keduanya tak
terhindarkan, karena sistem politik Islam adalah berdasarkan pada
Syura (musyawarah). Khaled Abou el-Fadl, Ziauddin Sardar, Rachid
Ghannoushi, Hasan Turabi, Khurshid Ahmad, Fathi Osman dan Shaikh
Yusuf Qardawi serta sejumlah intelektual dan sarjana Islam lain yang
bersusah payah berusaha mencari titik temu antara dunia Islam dan
Barat menuju saling pengertian yang lebih baik berkenaan dengan
hubungan antara Islam dan demokrasi. Karena, kebanyakan diskursus
yang ada tampak terlalu tergantung dan terpancang pada label yang
dipakai secara stereotipe oleh sejumlah kalangan.

Menurut Merriam, Webster Dictionary, demokrasi dapat didefinisikan
sebagai “pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas;
pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan
dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui
sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara
mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum
khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya
distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-
wenangan.

Realitasnya adalah bahwa Islam tidak hanya kompatibel dengan aspek-
aspek definisi atau gambaran demokrasi di atas, tetapi yang lebih
penting lagi, aspek-aspek tersebut sangat esensial bagi Islam.
Apabila kita dapat melepaskan diri dari ikatan label dan semantik,
maka akan kita dapatkan bahwa pemerintahan Islam, apabila disaring
dari semua aspek yang korelatif, memiliki setidaknya tiga unsur
pokok, yang berdasarkan pada petunjuk dan visi Alquran di satu sisi
dan preseden Nabi dan empat Khalifah sesudahnya (Khulafa al-Rasyidin)
di sisi lain.

Pertama, konstitusional. Pemerintahan Islam esensinya merupakan
sebuah pemerintahan yang `’konstitusional”, di mana konstitusi
mewakili kesepakatan rakyat (the governed) untuk diatur oleh sebuah
kerangka hak dan kewajiban yang ditentukan dan disepakati. Bagi
Muslim, sumber konstitusi adalah Alquran, Sunnah, dan lain-lain yang
dianggap relevan, efektif dan tidak bertentangan dengan Islam. Tidak
ada otoritas, kecuali rakyat, yang memiliki hak untuk membuang atau
mengubah konstitusi. Dengan demikian, pemerintahan Islam tidak dapat
berbentuk pemerintahan otokratik, monarki atau militer. Sistem
pemerintahan semacam itu adalah pada dasarnya egalitarian, dan
egalitarianisme merupakan salah satu ciri tipikal Islam. Secara luas
diakui bahwa awal pemerintahan Islam di Madinah adalah berdasarkan
kerangka fondasi konstitusional dan pluralistik yang juga melibatkan
non-muslim.

Kedua, partisipatoris. Sistem politik Islam adalah partisipatoris.
Dari pembentukan struktur pemerintahan institusional sampai tahap
implementasinya, sistem ini bersifat partisipatoris. Ini berarti
bahwa kepemimpinan dan kebijakan akan dilakukan dengan basis
partisipasi rakyat secara penuh melalui proses pemilihan populer.
Umat Islam dapat memanfaatkan kreativitas mereka dengan berdasarkan
petunjuk Islam dan preseden sebelumnya untuk melembagakan dan
memperbaiki proses-proses itu. Aspek partisipatoris ini disebut
proses Syura dalam Islam.

Ketiga, akuntabilitas. Poin ini menjadi akibat wajar esensial bagi
sistem konstitusional/partisipatoris. Kepemimpinan dan pemegang
otoritas bertanggung jawab pada rakyat dalam kerangka Islam. Kerangka
Islam di sini bermakna bahwa semua umat Islam secara teologis
bertanggung jawab pada Allah dan wahyu-Nya. Sementara dalam tataran
praksis akuntabilitas berkaitan dengan rakyat. Oleh karena itu,
khalifah sebagai kepala negara bertanggung jawab pada dan berfungsi
sebagai Khalifah al-Rasul (representatif rasul) dan Khalifah al-
Muslimin (representatif umat Islam) sekaligus.

Poin ini memerlukan kajian lebih lanjut karena adanya mispersepsi
tentang kedaulatan (sovereignty): bahwa kedaulatan Islam adalah milik
Tuhan (teokrasi) sedangkan kedaulatan dalam demokrasi adalah milik
rakyat. Anggapan atau interpretasi ini jelas naif dan salah. Memang,
Tuhan merupakan kedaulatan tertinggi atas kebenaran, tetapi Dia telah
memberikan kebebasan dan tanggung jawab pada umat manusia di dunia.
Tuhan memutuskan untuk tidak berfungsi sebagai Yang Berdaulat di
dunia. Dia telah menganugerahi manusia dengan wahyu dan petunjuk
esensial. Umat Islam diharapkan untuk membentuk diri dan berperilaku,
secara individual dan kolektif, menurut petunjuk itu. Sekalipun
esensinya petunjuk ini berdasarkan pada wahyu, tetapi interpretasi
dan implementasinya adalah profan.

Apakah akan memilih jalan ke surga atau neraka adalah murni keputusan
manusia. Apakah akan memilih Islam atau keyakinan lain juga keputusan
manusiawi. Apakah akan memilih untuk mengorganisir kehidupan kita
berdasarkan pada Islam atau tidak juga terserah kita. Begitu juga,
apakah umat Islam hendak memilih bentuk pemerintahan Islam atau
sekuler. Tidak ada paksaan dalam agama.

Apabila terjadi konflik antara masyarakat dan pemimpin, seperti
mayoritas masyarakat tidak menginginkan sistem Islam, maka kalangan
pimpinan tidak dapat memaksakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh
masyarakat. Tidak ada paksaan atau tekanan dalam Islam. Karena
tekanan dan paksaan tidak akan menghasilkan hasil yang diinginkan dan
fondasi Islam tidak dapat didasarkan pada paksaan atau tekanan.

Pada karakter fundamental yang didasarkan pada poin-poin di atas,
tidak ada konflik antara demokrasi dan sistem politik Islam, kecuali
bahwa dalam sistem politik Islam orang tidak dapat mengklaim dirinya
Islami apabila tindak tanduknya bertentangan dengan Islam. Itulah
mengapa umat Islam hendaknya tidak menganggap demokrasi dalam artian
umum bertentangan dengan Islam; sebaliknya, umat harus menyambut
sistem demokrasi. Seperti yang dikatakan oleh Dr Fathi Osman, salah
satu intelektual muslim kontemporer terkemuka, `’demokrasi merupakan
aplikasi terbaik dari Syura”.***

A Fatih Syuhud, mahasiswa Pasca-Sarjana Ilmu Politik, Agra
University, India

Islam dan Yahudi: Musuh Bebuyutan?

Duta Masyarakat, Edisi 2002

Oleh: A Fatih Syuhud *

Fakta sejarah menunjukkan, banyak Yahudi yang
melarikan diri kenegara-negara Muslim di Afrika Utara,
atau Turki Osmani. Mereka umumnya dapat hidup dengan
damai. Di sisi lain, peran signifikan yang dimainkan
oleh Yahudi di pengadilan Turki Osmani pada abad
keenam belas dan ketujubelas terekam cukup luas dalam
sejarah.

Sejak terpilihnya Ariel Sharon sebagai Perdana Menteri
Israel, dengan konsekuensi semakin memburuknya konflik
di Timur Tengah, sejumlah negara Eropa telah melihat
terjadinya serangan-serangan anti Yahudi, yang
biasanya diduga dilakukan oleh grup dari Afrika Utara
atau Turki.

Seorang juru bicara untuk sebuah grup Yahudi
mengkhawatirkan terjadinya sebuah ‘Kristallnacht’
baru, malam ketika serial serangan brutal dilakukan
terhadap Yahudi di Jerman era Nazi. Dalam keseluruhan
refleksi, tampak bahwa ketegangan Muslim-Yahudi
dianggap sebagai data historis. Akan tetapi dengan
sedikit meninjau refleksi historis akan tampak jelas
bahwa kenyataannya tidaklah demikian.
Sentimen anti-Yahudi secara faktual historis justru
terjadi dan dilakukan oleh pihak Kristen Barat sejak
abad pertengahan. Banyak negara Eropa Barat melakukan
sanksi sosial terhadap Yahudi pada era Perang Salib,
dan sentimen ini semakin memburuk pada periode abad 14
dan 15 masehi. Di Eropa tengah, di daerah yang
kemudian bernama Jerman, terdapat contoh-contoh yang
terekam sejarah akan adanya tuduhan ‘tumbal darah’,
klaim bahwa Yahudi mempraktekkan ritus pengorbanan
anak-anak Kristen. Rumor semacam itu sering berakhir
dengan serangan pada orang-orang Yahudi.

Di Prancis, Spanyol dan Portugis, Yahudi menikmati
posisi-posisi bergengsi sebagai bankir, astrolog, atau
intelektual, akan tetapi pada waktu yang sama mereka
juga menjadi obyek ketidak percayaan dan fitnah.
Sebaliknya, situasi Yahudi di sejumlah kerajaan besar
Muslim pada abad pertengahan secara umum sangatlah
bergengsi, sebagaimana juga di India (kecuali di Goa
dan Kochi yang saat ini di bawah jajahan Portugis).

Kontradiksi yang terjadi antara perlakuan terhadap
Yahudi oleh Kristen dan Muslim menjadi semakin tampak
setelah Yahudi diusir dari Spanyol pada tahun 1492,
dan konversi paksa menjadi Kristen di Portugis pada
tahun 1497. Pada saat itu, banyak Yahudi yang
melarikan diri ke negara-negara Muslim di Afrika
Utara, atau Turki Osmani, di mana mereka umumnya dapat
hidup dengan damai. Di sisi lain, peran signifikan
yang dimainkan oleh Yahudi di pengadilan Turki Osmani
pada abad keenambelas dan ketujubelas terekam cukup
luas dalam sejarah.

Tradisi sentimen anti Yahudi berlanjut di Eropa barat
pada periode berikutnya (lihatlah misalnya peristiwa
terkenal Dreyfus di Prancis), dan juga umum terjadi di
Eropa timur dan Rusia. Secara paradoks, pada sekitar
tahun 1900, Kaisar Jerman sering dianggap oleh Yahudi
sebagai penguasa yang relatif liberal dibandingkan
dengan kebanyakan negara-negara Eropa lainnya,
khususnya Tsar Rusia. Di sisi lain, negara-negara
Dunia Baru, seperti Amerika Serikat, Brazil, atau
negara-negara lain, tidak tampak melakukan semacam
diskriminasi aktif seperti yang terjadi di Eropa.
Kendatipun Yahudi agak dicurigai oleh Kristen
konservatif Amerika, akan tetapi target utama
kekerasan sosial sistematis di AS, secara historis,
adalah kaum kulit hitam yang populer disebut
Afrika-Amerika.

Tradisi lama anti Yahudi, yang terjadi di barat,
khususnya Kristen, tidak bisa secara komprehensif
menjelaskan kekerasan ekstrim holoscaust, akan tetapi
merupakan faktor penting dalam menjelaskan kepasifan
banyak penduduk Eropa dalam konteks ini. Yang perlu
ditekankan di sini adalah bahwa, sampai tahun 1900,
tidak ada tradisi konflik antara Yahudi dan Muslim.

Tradisi kebencian Muslim-Yahudi ini tampaknya baru
mulai pada pendudukan pertama Zionis di Palestina, dan
semakin memburuk setelah Deklarasi Balfour pada 1916,
dan kemudian pembentukan negara Israel, sampai pada
tahap kedua pihak saat ini dipandang sebagai antagonis
‘natural’. Banyak Muslim yang tinggal jauh dari
konflik-seperti mereka yang berada di Asia Selatan dan
Asia tenggara, khususnya Indonesia dan
Malaysia-mendukung sikap anti Yahudi yang mereka
justifikasi dengan persepsi kebijakan Israel.

Ini merupakan sebuah kasus ‘transfer’ yang jelas dan
unik dalam sejarah, di mana garis kelabu historis dari
konflik Yahudi-Kristen dengan sangat sukses berganti
menjadi konflik Yahudi-Muslim. Sementara konflik
pertama berdasarkan pada praduga dan prototipe agama,
tidak terdapat kontradiksi agama yang riil yang
mendasari dan tidak ada perang persepsi dan citra
antara Yahudi-Muslim. Sebaliknya, sejumlah sarjana
berpengaruh (orientalis) berpandapat bahwa pada awal
mula Islam banyak berhutang pada Yahudi, dan pada saat
yang sama banyak praktek sosial Yahudi dipengaruhi
oleh Muslim yang disebabkan oleh kebersamaan mereka di
Spanyol pada abad pertengahan. Kandungan sentimen anti
Muslim di antara kaum Yahudi konservatif saat ini
sebenarnya merefleksikan penyerapan paradoks
propaganda anti Muslim yang diciptakan oleh Kristen
barat sejak masa Perang Salib.

Oleh karena itu, menarik untuk dicatat bagaimana
setengah abad setelah peristiwa holocaust?
Pertanggungjawaban Eropa dalam soal ini secara licik
dielakkan dengan cara menjadikan Muslim seluruh dunia
musuh utama Yahudi. Ini bukanlah konspirasi,
setidaknya menurut penulis, karena tidak ada satupun
konspirasi yang dapat direkayasa sedemikian brilian.
Fenomena ini tak lebih dari sebuah proses yang sangat
kompleks yang merupakan kombinasi dari geo-politik,
scholarship akademis, imej media, dan persepsi umum.

Kendatipun begitu, peran sejumlah unsur nampak jelas.
Penulis Eropa Konservatif yang dekat dengan kalangan
Gereja Katolik – dan berusaha keras mempertahankan
rekor buruk peran Gereja mereka dalam peristiwa
holocaust – adalah di antara ‘unsur-unsur’ awal yang
mengklaim adanya tradisi kesamaan Yahudi-Kristen yang
terpisah dari Islam. Penulis-penulis ini, yang dapat
kita temukan di antara angota korp pers Eropa yang
meliput Asia Selatan, khususnya India, dan Asia
Tenggara bahkan rela membuat common cause dengan Hindu
ekstrim dengan pendekatan ‘clash of civilisations’.

Baik Israel maupun Palestina keduanya merupakan pihak
yang kalah dalam situasi di Timur Tengah saat ini;
tetapi kita bisa juga bertanya pada mereka siapakah
yang keluar sebagai pemenang?

* Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik
Agra University, India.

Note: It’s also published in Waspada Daily, 31 Aug 04