Dinasti Saud, Abdullah, dan Suksesi Horizontal

Jawa Pos, Jumat, 12 Agt 2005
Dinasti Saud, Abdullah, dan Suksesi Horizontal

Oleh A. Fatih Syuhud *
Arab Saudi memiliki dua fitur unik: menguasai lebih dari seperempat cadangan minyak global dan menjadi tuan rumah dua tanah suci Islam; Makkah dan Madinah.

Pada 1744, Muhammad al-Saud mengadakan perjanjian dengan Muhammad Abdul Wahab, seorang ulama dan pemikir. Saud sepakat mendedikasikan diri dan pengaruhnya untuk kepentingan Islam, sedangkan Abdul Wahab, pendiri paham Wahabi, setuju menjadi guru spiritualnya.

Pada 1901, peletakan batu pertama negara Arab Saudi dilakukan Abdul Aziz al-Saud, dan pada 1932, proses itu terwujud sempurna dengan diproklamasikannya negara Saudi dalam bentuknya saat ini.
Keluarga Kerajaan Saudi saat ini bukan hanya terdiri atas anak Abdul Aziz, yang berjumlah sekitar 35 anak laki-laki dan anak perempuan yang tak diketahui jumlahnya, tetapi juga cucu dan cicit serta anak cucu dari klan aliansi.

Klan aliansi itu diperkirakan berjumlah 5.000 sampai 10.000 laki-laki, sekitar 200 sampai 300 di antara mereka aktif dalam pemerintahan. Para pangeran memegang jabatan penting baik sebagai menteri atau gubernur di sejumlah provinsi.

Setelah Abdul Aziz, suksesi kepemimpinan dalam keluarga bersifat horizontal -Putra Mahkota berjalan dari adik ke adik. Ada kisah historis di balik terjadinya bentuk suksesi semacam itu. Anak pertama Abdul Aziz meninggal pada usia muda, Saud adalah anak kedua, sedangkan Faisal anak ketiga.

Dalam pengamatan Abdul Aziz, Faisal lebih pantas menjadi penggantinya. Karena itu, dia diberi jabatan dalam pemerintahan dan misi diplomatik sejak usia 14 tahun.

Namun, Saud tidak bisa diloncati begitu saja. Karena itu, ketika Saud dideklarasikan sebagai Wali al-Ahd atau putra mahkota, pada waktu yang sama juga diumumkan bahwa Faisal yang nantinya akan mengganti Saud. Faisal berkuasa dari 1964 sampai 1975.

Raja Khalid berkuasa setelah itu, namun pada hakikatnya Putra Mahkota Fahd yang berkuasa. Fahd resmi menjadi raja dari 1982 dan kematiannya menandai akhir era yang sangat panjang.

Misalnya, dari petro dolar yang membuat negara itu makmur, revolusi di Iran, penyerangan tanah suci Makkah oleh kelompok radikal Saudi, perang Iran-Iraq, perang di Afghanistan dan Iraq, sampai perang kontrateror yang sedang berlangsung.

Fahd memimpin negaranya melewati semua masa tersebut. Fahd-lah yang mengusulkan “Rencana Perdamaian Fahd,” indikasi pertama dari penguasa Arab yang secara implisit mengakui hak Israel untuk hidup damai. Fahd juga yang memproklamasikan Undang-Undang Dasar Saudi dan membentuk parlemen.

***
Dalam lingkungan keluarga kerajaan, terdapat sejumlah kecil faksi. Setiap faksi berebut supremasi berdasarkan kekuatan kuantitas, pengaruh politik, dan kedekatannya pada monarki yang berkuasa.

Fahd membawahkan faksi paling besar -suku Sudairi. Mereka dikenal dengan “Tujuh Sudairi,” yang memegang sejumlah posisi penting di pemerintahan. Sudairi, walaupun bersatu terhadap yang lain, tidak terlepas dari persaingan di antara kalangan sendiri.

Abdullah, raja yang baru, dipandang sebagai sebuah antitesis kalangan Sudairi. Ibunya berasal dari suku Shammar di bagian utara Saudi, dan dia memiliki pengaruh serta basis kuat di sana.

Tetapi, dia dikenal sederhana dan berintegritas tinggi. Apabila Fahd berkuasa saat Khalid menjadi raja, maka Abdullah secara resmi menjadi “pejabat raja.” Walau tetap sebagai raja, Fahd menyerahkan tugas pemerintahan kepada Abdullah pada pertengahan 1990-an saat dia dalam perawatan.

Abdullah sudah menjadi penguasa de facto selama satu dekade. Sikapnya selama periode tersebut menjadi petunjuk terbaik atas berbagai kebijakannya pada tahun-tahun mendatang. Secara domestik, dia telah memberikan ruang bagi kebebasan lebih besar untuk mengkritisi, mempertanyakan, dan mengeluarkan memorandum serta petisi untuk perubahan dan reformasi.

Dia juga memprakarsai “Dialog Nasional” yang sangat populer dengan sejumlah tokoh masyarakat Saudi. Baru-baru ini, Saudi telah merampungkan pemilu tingkat lokal yang cukup bebas dan fair.

Selain itu, terdapat sejumlah tuntutan untuk diadakannya sebuah monarki yang konstitusional, tuduhan korupsi dalam lingkaran pusat kekuasaan, penentangan terbuka dan demonstrasi, serta peledakan.

Pada Mei 2003, terdapat sejumlah ledakan bom di Riyadh. Sejak itu, pemerintah berkali-kali mengklaim telah membongkar dan menghancurkan sel-sel teroris.

Dalam politik luar negeri (poluneg), kontribusi terbesar Abdullah adalah pemulihan hubungan dengan Iran. Dia menghadiri konferensi puncak OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Teheran pada akhir 1977 dan menjamu Presiden Iran Muhammad Khatami dua tahun kemudian. Kedua peristiwa itu adalah yang pertama terjadi sejak Revolusi Iran.

Kedua penguasa pragmatis tersebut telah melakukan apa yang dapat mereka lakukan untuk memelihara hubungan. Hubungan bilateral kedua negara, tampaknya, akan terus membaik.

***
Last but not least, konvensi suksesi horizontal di negara itu akan terbukti membawa keberuntungan dan sekaligus kelemahan. Sampai saat ini, sistem tersebut telah menjadi mekanisme inklusif. Sistem itu membuat seluruh faksi dalam keluarga besar bin Saud terlibat dan memberi mereka peran. Tetapi, di sisi lain, sistem tersebut menciptakan suksesi oleh figur yang berasal dari generasi yang sama. Abdullah sudah sangat tua dan -karena itu- masa kekuasaannya tidak akan panjang.

Suksesi kekuasaan yang cepat pada gilirannya akan mendorong dan mengaktifkan kandidat yang lebih muda menuju kekuasaan. Padahal, monarki Saudi, dalam kondisi saat ini, cukup rentan terhadap tiupan politik yang kencang di kawasan.

*. A. Fatih Syuhud, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India

This article also appeared in Radar Sulteng Daily


Iraq Terseret Perang Saudara?

Jawa Pos, Senin, 16 Mei 2005,

Oleh A. Fatih Syuhud

Munculnya pemerintahan baru yang didominasi Syiah pimpinan Perdana Menteri Ibrahim Jaafari kembali membuka luka-luka sektarian di Iraq. Sejak Jaafari mengumumkan susunan kabinet parsial, kekerasan meningkat. Para pengebom bunuh diri, sebagian mengendarai mobil yang dipenuhi bahan peledak atau berjalan kaki, melancarkan serangan yang menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai ratusan lainnya.

Saat tulisan ini dibuat (11/5/05), BBC melaporkan bahwa 70 orang lagi tewas oleh bom pinggir jalan. Sejumlah kelompok Sunni, yang memelopori resistansi Iraq namun akhirnya termarginalisasi dari politik mainstream, diduga berada di balik semua kekerasan yang terjadi.
Gelombang baru kekerasan itu mengindikasikan sebuah pakem, merefleksikan perimbangan kekuatan yang telah mengunci sejumlah kelompok agama dan etnis Iraq.

***

Sebelumnya, kaum Syiah menjadi target utama. Tetapi, saat ini, suku Kurdi, tampaknya, menjadi sasaran baru berbagai serangan itu. Syiah dan Kurdi yang terpinggirkan selama berabad-abad secara efektif mengganti posisi Sunni yang secara historis berkuasa di Iraq.

Pada 1 Mei, di Talafar -kota dekat perbatasan Syria-, seorang pengebom bunuh diri menabrakkan mobilnya ke sebuah kemah yang dipenuhi pelayat yang berkumpul untuk acara pemakaman seorang pemimpin Kurdi yang tewas. Sekitar 30 orang tewas dan 50 lainnya luka-luka.

Pejabat Kurdi menyatakan, sejumlah orang bersenjata
mencegah ambulans yang mengangkut korban ke rumah sakit yang berakibat terjadinya pertempuran di jalan.

Tiga hari kemudian, seorang pengebom bunuh diri yang berjalan kaki menyerang sejumlah orang Kurdi yang sedang antre di luar kantor Partai Demokratik Kurdi (PDK) yang juga berfungsi sebagai pusat perekrutan polisi di Irbil, kawasan Iraq Utara. Sekitar 60 orang terbunuh di luar sebuah klinik di Kota Hilla.

Ketegangan hubungan antara kaum Kurdi dan Sunni memang sudah terjadi, khususnya di kawasan utara kota minyak Kirkuk. Kurdi mengklaim Kirkuk sebagai miliknya. Tetapi, hal tersebut ditentang Arab Sunni yang ditempatkan di kawasan itu dalam jumlah besar oleh pemerintahan Partai Baath di bawah mantan Presiden Saddam Hussein.

Berbagai serangan dan kekerasan mutakhir diperkirakan semakin mempertajam ketegangan antara kedua komunitas dan mungkin semakin mendorong kaum Kurdi untuk menuntut kemerdekaan serta membentuk negara Kurdistan.

***

Sejumlah kelompok Sunni yang dikenal dekat dengan kalangan perlawanan telah mengungkapkan ketidakpercayaannya pada pemerintahan baru Syiah di bawah Jaafari.

“Kami tidak percaya bahwa pemerintah baru akan bisa memecahkan masalah pendudukan Iraq. Kami tidak percaya pemerintah,” ujar Harith al-Dhari, direktur Association of Muslim Scholars (AMS), sebuah organisasi berpengaruh Sunni yang dikenal dekat dengan kelompok resistansi, seperti yang dikutip stasiun TV Al Jazirah (8/5/05).

Ketegangan laten Sunni-Syiah saat ini sudah mengemuka. Pada 4 Mei, kekacauan berkecamuk antara mahasiswa Syiah dan Sunni di kampus Universitas Baghdad setelah terbunuhnya seorang ketua mahasiswa Syiah. Masar Sarhan, 24, terbunuh setelah mengundang para mahasiswa untuk mengadakan syukuran di dalam kampus atas terbentuknya kabinet Jaafari yang baru.

Kekacauan itu bisa menyebar ke kampus-kampus lain karena banyak mahasiswa Syiah yang menuntut pembalasan dendam atas kematian Sarhan.

Hasil investigasi Wall Street Journal (16/2/05) menyatakan, munculnya sejumlah milisi bersenjata dan grup -serta tidak sedikit di antaranya yang dikontrol Amerika dan beroperasi dari kawasan Green Zone di Baghdad yang dijaga superketat- telah menambah dimensi baru yang sangat buruk dalam konteks politik sektarian dan komunal di Iraq.

Di antaranya, Special Police Commando (SPC) yang berkekuatan sedikitnya 10.000 orang dan cukup high profile. Grup tersebut dikenal pernah melakukan opsi Salvador, sebuah kebijakan untuk menarget pembunuhan tingkat tinggi yang pernah dilakukan tim berani mati bimbingin AS di El Salvador.

Grup itu dipimpin Adnan Thavit al-Samarrai, seorang loyalis mantan Perdana Menteri Iyad Allawi. Pada 1996, dia menjadi bagian sebuah kelompok yang hendak melakukan kudeta yang digagalkan untuk melengserkan pemerintahan Saddam.

Dua kelompok milisi lain di bawah Allawi adalah Muthana Brigade dan Defenders of Khadamiya. Kendati Allawi tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah baru, dia mungkin masih akan berperan sebagai pusat kekuatan berpengaruh di bawah dukungan AS.

Marinir AS juga melatih milisi Iraqi Freedom Guard (
IFG) dan Freedom Fighters (FF). Kedua kelompok milisi tersebut terdiri atas sejumlah besar kaum Syiah dari selatan dan telah dikerahkan untuk melawan Sunni di provinsi pusat perlawanan Sunni, Anbar.

AS juga mengeksploitasi pejuang Kurdi Peshmerga yang konon ikut bertempur melawan Sunni di Fallujah dalam serangan besar pimpinan AS di kota itu pada November 2004.

Di luar pengaruh AS, pasukan Mehdi pimpinan Muqtada Al-Sadr mengontrol jalanan di banyak kota yang menjadi kantong kaum Syiah dan memberikan kontribusi pada pemerintahan de facto tingkat lokal. Kota selatan Iraq, Basra, saat ini menjadi pusat baru yang berada dalam kontrol milisi Syiah.

Munculnya sejumlah pusat kekuatan, beberapa di a
ntaranya beroperasi dengan bantuan AS, telah memberikan bahan dasar yang diperlukan menuju perang saudara yang akan berlangsung lama di Iraq.

*. A. Fatih Syuhud, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India

Suriah atau Iran? Invasi Bush Part II

Jawa Pos, Senin, 22 Nov 2004

Oleh A. Fatih Syuhud *

Apa yang akan dilakukan George W. Bush bagi dunia dan AS setelah terpilih untuk yang kedua? Apabila mengikuti langkah Ronald Reagan, dia akan membetulkan kesalahan yang dilakukan selama masa jabatan pertamanya yang tidak diakuinya sebelum pemilu. Dia juga akan menyembuhkan perpecahan dalam masyarakat AS serta dalam lingkup global yang disebabkan kebijakannya.

Dengan standar penilaian apa pun, banyak hal yang mesti diperbaiki. Di Iraq, AS terperangkap dalam konflik yang sangat sulit. AS tidak bisa mengalahkan perlawanan atau menarik mundur pasukan tanpa terlihat kalah yang akan semakin menyalakan kekerasan yang sudah terjadi.
Di dalam negeri, penyembuhan ekonomi begitu lemah. Perbedaan penghasilan semakin melebar. Lebih dari lima juta rakyat AS tidak mampu, sehingga tidak memiliki asuransi kesehatan. Populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah lagi dua persen. Dan, yang bekerja lebih sedikit satu juta orang dibandingkan empat tahun lalu.

Defisit anggaran tidak terkontrol dan keseimbangan defisit pembayaran saat ini melebihi setengah triliun dolar setahun yang tidak lagi dibiayai negara lain yang siap menerima greenback, bukan komoditas sebagai ganti ekspor mereka. Sebagai akibatnya, nilai dolar jatuh 40 persen dalam 30 bulan terakhir.

AS memerlukan bantuan dunia guna menstabilkan Iraq serta mencari jalan pulang. AS juga harus menahan defisit fiskal dan mendapatkan kembali kepercayaan para kreditornya demi stabilitas dolar. Tetapi, hal tersebut, tampaknya, tidak akan terjadi. Sebab, bila hasil pemilu digunakan sebagai indikasi, mayoritas pemilih tidak menganggap penting isu-isu tersebut. Di tengah rekor pemerintahannya yang menyedihkan, Bush berhasil menang dengan 3,6 juta suara, margin terbesar yang pernah didapatkan seorang presiden AS. Dan, dia mencapai hal itu terutama disebabkan dua faktor yang tidak berhubungan dengan logika, tetapi lebih berkaitan dengan ketakutan serta agama.

Hasil sejumlah angket pendapat yang diadakan tahun ini sama dengan yang dilakukan pada 2000 dan pemilu-pemilu sebelumnya. Hanya 61 persen di antara mereka yang menghadiri gereja sedikitnya seminggu sekali, 57 persen yang sudah menikah, serta mereka yang tinggal di kota besar, kota kecil, dan daerah pedesaan dengan penghasilan lebih dari USD 50 ribu per tahun memilih Bush.

Dua faktor baru yang membuat pemilih cenderung ke arah Bush secara meyakinkan adalah pertama, kebangkitan fundamentalisme Kristen yang fenomenanya banyak dibahas pada bulan-bulan terakhir. Kedua, rasa ketakutan. Sebanyak 22 persen pemilih menganggap nilai-nilai moral -aborsi, perkawinan gay, dan lain-lain- merupakan isu paling penting.

Sebanyak 19 persen lainnya mengaku bahwa terorisme menjadi kekhawatiran mereka. Sebanyak 82 persen dari kedua kelompok tersebut memilih Bush. Logika tidak berperan dalam keputusan ini. Yang pertama berdasarkan ideologi, sedangkan yang kedua berdasarkan propaganda kalangan Republik bahwa Bush membuat AS lebih aman daripada sebelumnya. Dan, Kerry terlalu lunak untuk memelihara status quo.

Logika jarang bisa mengalahkan persepsi. Kerry dan timnya tidak mampu menciptakan rasa takut yang mampu mengungguli ketakutan yang ditanamkan Bush pada rakyatnya dengan kecaman tajam yang konstan pada kejahatan, perangnya melawan teror dan keyakinannya bahwa dia melakukan “pekerjaan Tuhan”.

Tetapi, karena Bush menang atas dasar ideologi Kristen dan kepercayaan tak logis bahwa dirinya akan menjaga keamanan AS, dia tidak merasa wajib memoderasi posisinya guna merangkul kelompok lain. Sebaliknya, dia akan berada dalam tekanan internal kuat untuk memelihara emosi kelompok Republik dan Demokrat.

Karena itu, jauh lebih mungkin bahwa pada empat tahun ke depan, Bush akan berusaha mentransformasi wajah AS dan membentuk tatanan internasional baru berdasarkan supremasi AS. Hal itu akan meningkatkan ketegangan internasional pada level yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Faktor-faktor berikut memperkuat sinyalemen itu. Pertama, dalam beberapa minggu ke depan, Bush akan mengganti hakim Mahkamah Agung yang sakit, William Rehnquist, dengan hakim yang konservatif. Pada tahun-tahun ke depan, dua lagi hakim liberal mungkin pensiun. Keduanya juga akan diganti dari kalangan konservatif.

Dengan demikian, Mahkamah Agung hanya akan memiliki dua hakim liberal. Apabila periode Reagan-Bush Sr. dijadikan preseden, Bush Jr. akan mengangkat hakim-hakim baru. Semua calon hakim yang diidentifikasi media sudah berumur 50-60 tahun. Hal itu akan mengunci Mahkamah Agung untuk masa 20 tahun atau lebih lama.

Akibat pertama perubahan tersebut bisa membalik momentum historis keputusan 1973 oleh Mahkamah Agung (Roe v Wade) yang melegalkan aborsi. Selama tiga dekade setelah itu begitu AS semakin berpaling ke Kanan, lebih dari separo di antara 50 lembaga legislatif dan yudikatif negara bagian menjauh dari keputusan 1973 tersebut dengan mengandemennya.

Kedua, Bush merasa yakin kemenangannya merupakan bukti pembenaran atas perangnya melawan teror dan, yang lebih khusus lagi, invasinya terhadap Iraq. Berarti, doktrin Keamanan Nasional -AS mengklaim diri berhak menginvasi atau menyerang negara mana pun yang dianggap melindungi teroris- akan terus bertahan. Karena itu, tidak usah heran bila tidak lama lagi dia akan meminta Donald Rumsfeld untuk mengatur serangan berikutnya ke Suriah.

Bagi mereka yang memahami kompleksitas hubungan antara Gedung Putih dan media di AS, Suriah menjadi target selanjutnya dalam daftar Bush. Dalam beberapa minggu terakhir, terdapat berita gencar di media AS tentang kenaikan jumlah militan yang beroperasi di Iraq yang sangat mengkhawatirkan. Jumlahnya 20 ribu dan sedikitnya 1.000 militan muslim, persenjataan, dan uang mengalir ke Iraq melalui Suriah.

Terdapat juga kemungkinan yang sangat nyata bahwa pada beberapa bulan ke depan akan terjadi serangan udara Israel pada reaktor nuklir Bushehr di Iran. Menurut harian Israel Haaretz, AS telah mentransfer bom penghancur bungker ke Israel beberapa bulan lalu.

* A. Fatih Syuhud, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India

Raja Demokrasi yang Imperialis

Jawa Pos, Rabu, 12 Mei 2004

Oleh A. Fatih Syuhud *

Imperium tidak pernah belajar dari sejarah. Mereka roboh atau mundur karena tidak menangkap pesan sejarah. Kendati demikian, mereka merasa dapat mengubah sejarah. Amerika Serikat (AS) dalam tahap tertentu menjadi demokrasi imperial. Mereka percaya demokrasi dan tidak segan menggunakan kekuatan untuk memberlakukannya di negara lain. Mereka melakukan itu di Iraq dan Afghanistan dan secara terbuka menyatakan akan memberlakukan perubahan rezim di negara yang dapat menimbulkan ancaman, teroris, atau lainnya, kepada AS. Negara-negara yang masuk dalam daftar ’poros setan’ mereka anggap tidak demokratis.

AS adalah yang pertama mengakui kekuatan nasionalisme pasca-Perang Dunia II, ketika negara-negara Arab yang sekarang terbentuk dari kepingan imperium Turki yang membusuk. Dalam Perang Dunia II nasionalisme didukung dan didorong di berbagai negara di bawah pendudukan Nazi, baik Yunani, Prancis, Yugoslavia, maupun negara Eropa lainnya. Gerakan perlawanan merupakan kelanjutan dari nasionalisme laten, yang mengemuka ketika negara-negara itu diduduki Nazi.
Mengapa AS tidak memikirkan resistansi serupa dari sebuah negara semacam Iraq? Kalangan pembuat kebijakan AS tentu tidak terlalu naif dengan berpikir bahwa dengan hanya mengganti Saddam dan mencoba memberlakukan demokrasi, seluruh populasi Iraq akan berbaris di belakang AS. AS juga telah menyentuh sentimen laten perpecahan religius di Iraq antara Syiah, Sunni, dan Kurdi. Syiah juga menunjukkan perpecahan di antara mereka sendiri dan berbagai usaha sedang dilakukan guna menjamin dukungan Grand Ayatullah Ali al-Sistani. Namun, perang hampir berkecamuk antara kelompok Syiah militan yang lain dan pasukan AS.

Rencana pemerintahan Bush membentuk pemerintah interim baru di Iraq membuat banyak restriksi pada kedaulatan Iraq, termasuk komando terbatas atas angkatan bersenjata. Dan, tak ada otoritas untuk membuat hukum baru. Tak jelas siapa yang akan berkuasa di Baghdad.

Kekuatan lain yang gagal dipahami AS adalah fundamentalisme Islam. AS mungkin harus bertempur dengan fenomena ini selama sisa abad ke-21 apabila ingin tetap menjadi satu-satunya adidaya. Pada akar anti-Amerikanisme di seluruh dunia, di dunia Islam, terletak anggapan ketidakadilan pada rakyat Palestina. Inilah akar penyebabnya. Yang lain adalah gejala. Dukungan membuta kepada Israel dan kebijakan terorisme negaranya itulah yang telah, sedang, dan akan menciptakan puluhan Al Qaidah dan Usamah Bin Laden. Seluruh isu di atas menjadi berlipat ganda dengan pendudukan AS atas Iraq.

Afrika memiliki populasi sekitar 700 juta. Sepertiga adalah muslim. Dari 54 anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam), 27 berada di kawasan Afrika. Dalam sebuah kajian tentang meningkatnya fundamentalisme Islam di Afrika, ditemukan bahwa populasi muslim umumnya anti-Amerika walaupun pemerintahan mereka tunduk pada IMF dan Bank Dunia. Alasan utamanya adalah isu Israel-Palestina. Karena itu, baik pendudukan Iraq maupun keberadaan AS di Afghanistan tidak dapat diterima oleh mayoritas populasi muslim seluruh dunia.

Abdullah al-Oteibi, mantan fundamentalis dan saat ini bekerja sebagai periset hukum di Riyadh, mengatakan kepada seorang wartawan The Herald Tribune (24/04/04) bahwa ketika menyaksikan operasi Israel di Palestina dan kekejaman AS di Iraq, para muslim merasa marah dan frustrasi. Mereka tidak dapat mengontrol kemarahan mereka dan mereka mengagumi Bin Laden. Semakin banyak AS mengerahkan pasukan di tempat semacam Iraq, dan Israel di kawasan pendudukan, akan semakin besar kemarahan itu. Kalau AS tak menghentikan siklus kekerasan ini, hanya akan timbul peningkatan kemarahan di dunia Islam.

Perang Iraq pimpinan AS juga menjadi penyebab utama terciptanya konflik Aliansi Trans-Atlantik. Menarik dicatat bahwa sejak akhir Perang Dunia II, inilah kali pertama Jerman mengambil posisi publik yang secara terbuka menentang AS. Prancis pernah berbuat serupa sebelumnya, tetapi bergabungnya Jerman dengan Prancis betul-betul mengejutkan. Prancis berpenduduk muslim hampir lima juta, yang merupakan warga negara Prancis. Prancis tentu tidak ingin memiliki minoritas yang marah, yang dapat menyebabkan kekacauan internal dalam lingkup perbatasannya. Ini juga yang menjadi pemikiran beberapa negara Eropa lain.

Ekspansi Uni Eropa (UE) juga menimbulkan sejumlah perbedaan dalam isu dukungan atas AS. Delapan dari sepuluh anggota baru adalah anggota bekas Blok Timur atau bagian dari bekas Uni Soviet (Estonia, Latvia, dan lain-lain). Bangsa-bangsa ini mengkhawatirkan Federasi Rusia dan mencoba bergabung dengan NATO. Kebanyakan dari mereka adalah anggota NATO. Romania dan Bulgaria belum bergabung dengan UE, tetapi anggota dari aliansi militer. Semua negara ini pendukung kuat AS karena menganggap AS satu-satunya penjamin keamanan dan perbatasan mereka. Mereka juga menyumbang pasukan ke Iraq.

Pemerintah baru di Spanyol telah menarik pasukannya dari Iraq dan bergabung dengan Jerman dan Prancis dalam perlawanan mereka atas keberadaan AS di negara itu. Berbagai perbedaan dalam tubuh UE ini membuat Menhan AS Donald Rumsfeld menjuluki mereka dengan “Eropa Baru” dan “Eropa Lama”. Tampaknya sulit memecahkan perbedaan-perbedaan itu dalam waktu dekat. Presiden Prancis Jacques Chirac menyatakan, Prancis tidak akan mengirim pasukan ke Iraq kendati seandainya terdapat resolusi baru DK PBB yang memberikan PBB peran utama dalam pemeliharaan perdamaian dan rekonstruksi di Iraq. Jerman juga tidak akan mengirim pasukannya. Begitu juga, terdapat sejumlah perbedaan antara AS dan “Eropa Lama” soal nasib bangsa Palestina.

* A Fatih Syuhud, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Agra University, India

NATO dan Ambisi Militer UE

Jawa Pos, Jumat, 02 Jan 2004

Oleh A Fatih Syuhud *

Setelah mengadakan negosiasi dalam hal konstitusi baru Uni Eropa (UE) di Roma pada awal Oktober, sekelompok pemerintah UE disibukkan dalam debat berkepanjangan tentang bentuk dan ambisi masa depan ke-25 negara anggota EU. Dengan sepuluh anggota baru yang akan bergabung pada Mei 2004, jelas diperlukan adanya revisi traktat guna memfasilitasi keputusan yang efektif dan cepat.

Diskusi tentang konstitusi Eropa – yang diadakan dalam konferensi antar pemerintah 25 negara – sangatlah kompleks. Perdebatan sengit terfokus pada hak pilih anggota dan jumlah utusan yang dibolehkan untuk setiap negara.
Banyaknya perbedaan dalam urusan teknis sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah UE berhasil mengatasi perpecahan mereka dalam soal perang Irak pimpinan Amerika dan berhasil mengukir kebijakan yang dimaksudkan untuk menjadikan UE sebagai pemain global yang lebih berpengaruh.

Rencana mengangkat menteri luar negeri UE untuk yang pertama kalinya merupakan sinyal yang paling jelas atas determinasi UE untuk berbicara dalam satu suara dalam masalah internasional. Dan yang lebih signifikan, hampir dua tahun setelah mereka meluncurkan mata uang tunggal Eropa untuk menandingi dolar AS, pemerintah UE tampak siap untuk menantang dominasi Amerika di bidang pertahanan dan keamanan.

Presiden Prancis Jacques Chirac, Kanselir Jerman Gerhard Schroeder, dan pemimpin Belgia dan Luxembourg sedang merancang struktur komando dan perencanaan militer UE, yang terpisah dan independen dari aliansi NATO pimpinan AS. Keempat pemimpin tersebut juga menginginkan ketetapan traktat menuju kerjasama yang terstruktur dalam bidang pertahanan yang akan memungkinkan sekelompok kecil dari negara-negara UE untuk melakukan integrasi militer dengan cepat. Dan untuk pertama kalinya, mereka menginginkan konstitusi baru itu untuk memasukkan klausul pertahanan bersama.

Kalangan pejabat di Washington tidak menutupi kecurigaan mereka atas langkah pertahanan UE ini, khususnya sejak keempat negara yang memimpin inisiatif itu menentang perang Irak dan menolak mengambil bagian dalam usaha rekonstruksi pasca-perang Irak. Apalagi ada tanda-tanda bahwa Perdana Menteri Inggris Tony Blair – aliansi Amerika di Eropa yang paling dekat dan penentang utama kerja sama pertahanan Eropa non-NATO – mulai bersimpati dengan rencana pertahanan UE ini.

Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld memanfaatkan pertemuan NATO di awal Oktober untuk memperingatkan Eropa bahwa Rumsfeld sangat menentang ambisi militer UE tersebut. Beberapa minggu kemudian, utusan AS untuk NATO Nicholas Burns mengatakan dalam pertemuan 19 anggota aliansi di Brussels bahwa pertahanan UE yang independen akan menjadi “salah satu bahaya terbesar bagi hubungan transatlantik.” Sekjen NATO George Robertson mengingatkan pemerintah UE agar tidak membuang-buang sumber daya dengan menduplikasi struktur dan kapabilitas aliansi, dan mengatakan pada keempat pemrakarsa pertahanan UE bahwa apa yang dibutuhkan Eropa adalah “tambahan pasukan yang efektif dan bukan tambahan organisasi”.

Sampai saat ini orang Eropa tampak menahan diri untuk bereaksi secara terbuka pada sikap AS – tetapi banyak diplomat yang secara diam-diam mengungkapkan kemarahannya terhadap apa yang mereka pandang sebagai pandangan picik AS. Washington sering menekan Eropa selama bertahun-tahun agar mempersatukan militer mereka dan berhenti menggantungkan diri pada AS. Pemerintahan Bush tidak menunjukkan sedikitpun respeknya pada NATO dengan sengaja mengacuhkan NATO baik dalam tindakan militer di Afghanistan maupun di Irak, dan menganggap aliansi NATO tidak lebih sebagai “nyonya pencuci” pasca perang bukan badan militer efektif.

Namun demikian, para pembuat kebijakan UE yang berupaya menghindari konflik antar-atlantik yang ditimbulkan oleh perang Irak, berusaha keras untuk meredam kekuatiran AS. Kepala kebijakan keamanan dan urusan luar negeri UE Javier Solana menjamin pertemuan UE-NATO di Brussels pada Oktober bahwa NATO akan selalu mendapat informasi soal perkembangan militer UE, dan juga berjanji bahwa struktur pertahanan Eropa masa depan tidak akan berkompetisi dengan NATO.

Kendati ada jaminan tersebut, langkah untuk menciptakan pertahanan UE yang independen tidak akan dihentikan oleh pemerintah UE. Solana, Chirac, dan Schroeder telah menggarisbawahi dalam berbagai kesempatan terpisah bahwa loyal pada NATO bukan berarti menghentikan rencana pembentukan markas militer Eropa dengan kapasitas perencanaan dan operasional. Sebab mengembangkan kebijakan luar negeri UE yang otoritatif memerlukan terciptanya pertahanan yang otonom.

Kebijakan pertahanan UE sebenarnya sudah bergerak maju dari perencanaan menuju aksi – walaupun tidak spektakuler. Misi militer kecil UE di Masedonia dilakukan dengan menggunakan aset NATO. Lebih signifikan lagi, operasi penjaga perdamaian “Artemis” di Kongo bulan Juni tahun ini – yang dilakukan atas permintaan PBB – tidak memiliki hubungan dengan NATO dan dikerahkan dengan menggunakan struktur perencanaan dan komando Prancis. Bahkan Blair mengakui bahwa tidak ada yang salah dengan adanya UE mengembangkan kapasitas perencanaan militernya sendiri untuk berbagai operasi yang tidak dilakukan oleh Washington dan NATO.

*. A Fatih Syuhud, mhasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Agra University, India